Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016

Meri Andriani, Elfitri Santi, Rasyidah Mustika

Abstract


              ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the influence of local government size, dependency level, age of local government, legislative size, population, regional income, functional differentiation and capital expenditure on the level of disclosure of local government financial reports to district/city regional governments in West Sumatra Province. The population of this study is the district/city regional government in West Sumatra Province with the sample used is the regional government financial report on the District/City Regional Government in West Sumatra Province for the period 2014-2016. The sample included in the criteria of this study were 57 local government financial reports using purposive sampling method. Data analysis method in this research uses multiple linear regression analysis with SPSS 20 program. The results of the research show that the legislative size and the number of population affect the level of disclosure of local government financial statements, but the size of the local government, the level of dependence, the age of local governments, regional income, functional differentiation and capital expenditure do not affect the level of disclosure of local government financial statements.

 

Keywords: Local Government Financial Statement, Disclosure, Government Accounting Standard

Full Text:

PDF

References


Erlina., Rambe, Omar Sakti., dan Rasdianto. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Jakarta: Salemba Empat.

Fadilah, Almanita Nurtati Sri dan Nucholisah, Kania. (2016). Pengaruh Karakteristik dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan. Volume 2 No. 1.

Ghozali, Imam. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Hasanah, Nuramalia., dan Fauzi, Ahcmad. (2017). Akuntansi Pemerintahan. Bogor: Penerbit in Media.

Hendriyani, Ririn dan Tahar, Afrizal. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2015 Hal 25-33.

Khasanah, Nur Lailatul dan Rahardjo, Shiddiq Nur. (2014). Pengaruh Karateristik,

Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal of Accounting Volume 3 Nomor 3 Tahun 2014 Hal 1 – 11.

Madelia, Mutiara., Rahayu, Sri., dan Yudi. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Jumlah Anggota Legislatif dan Opini Audit BPK terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi tahun 2011-2015.

Maulana, Candra dan Handayani, Bestari D. (2015). Pengaruh Karateristik, Kompleksitas Pemerintahan dan Temuan Audit Terhadap Tingakt Pengungkapan Wajib LKPD. Accounting Analysis Journal 4 (4) (2015).

Naopal, Fikrinah., Rahayu, Sri., dan Yudowati, Siska Priyandani. (2017). Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit dan Opini Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bandung. Volume 7, Nomor 1, Juni 2017: 56-68.

Patrick, Patricia A. (2007). The determinants of organizational innovativeness: The

adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government. Ph.D. dissertation,

The Pennsylvania State University, United States - Pennsylvania. (Retrieved August 8, 2011, from Accounting & Tax Periodicals, Publication No. AAT 3266180).

Prasetyo, Agus Budi. (2017). Faktor-Faktor Penentu Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2013- 2015. Skripsi. Universitas Stikubank Semarang.

Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 6 Ayat 2 tentang Pengertian Penduduk.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Satria, Randa. (2015). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Laporan Corporate Social Responsibility (CSR). Skripsi. Politeknik Negeri Padang.

Sekaran, U., dan Bougi, R. (2010). Research Methods for Business a Skill Building Approach 5th Edition. United Kingdom: John Willey & Sons Ltd Setyaningrum, D dan Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik

Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 9 No. 2. Jakarta.

Setyowati, L. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah.Jurnal Bisnis dan Manajemen.Volume 6 (1). April 2016.

Suhardjanto, D dan R, Yulianingtyas. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah

Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di

Indonesia). Jurnal Akuntansi & Auditing, Vol. 8 (1), hlm. 127-142.

Yusup, Junaedi. (2014). Determinan Faktor Yang Mempengaruhi Luas Cakupan

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Barat. Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAKA) Vol. 1 No. 1 September 2014 Hal 56-69.




DOI: https://doi.org/10.30630/jakmenpnp.14.1.157

Refbacks

  • There are currently no refbacks.